LITERATUR HUKUM TATA NEGARA
1.ABU DAUD BUSROH
& ABU BAKAR BUSROH
“ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA”
2.M.KUSNADI &
HERMAILY IBRAHIM
“PENGANTAR HTN INDONESIA”
3.Von SCHMID
“PEMIKIRAN TENTANG NEG & HKM”
4. NIMATUL HUDA
“ HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”
5. B. HESTU CIPTO
HANDOYO
“ HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”
6.TITIK TRIWULAN
TUTIK
“POKOK-POKOK HTN PASCA AMANDEMEN UUD
1945”
7.SEPTIN NURWIJAYANTI
& NANI. P
“POLITIK KETATANEGARAAN”
8.IMAM ANSHORI SALEH
“MEMBENAHI HUKUM DARI PROKLAMASI KE
REFORMASI “
9.ARENF LIJPHART
“SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN
PRESIDENSIL”
10.DENNY INDRAYANA
“AMANDEMEN UUD 1945 (ANTARA MITOS
& PEMBONGKARAN”
11.JIMLY ASSIDIQ
- “HTN DARURAT”.
- “POKOK-POKOK HTN INDONESIA PASCA REFORMASI”
- “MEMBANGUN JALAN DEMOKRASI”
- “SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA”
- “GREEN CONSTITUTION”
n BAB I.
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A.ISTILAH HUKUM TATA
NEGARA
1.BELANDA
STAATSRECHT (HTN)
2.JERMAN
VERFASSUNGSRECHT
( HTN)
3.JERMAN VERWALTUNGSRECHT
( HAN )
n
STAATSRECHT
( HTN )
( HTN )
DAPAT DIBEDAKAN
MENJADI :
1.STAATSRECHT IN
RUIMERE ZIN
HTN DALAM ARTI LUAS ( HTN +
HAN )
2.STAATSRECHT IN
ENGERE ZIN
HTN DALAM ARTI SEMPIT ( HTN )
n
PENGERTIAN HTN
n
TIDAK TERDAPAT KESATUAN DALAM PEMBERIAN DIFINISI HUKUM
TATA NEGARA, DISEBABKAN :
1.PERBEDAAN PENDAPAT
2.PERBEDAAN SISTEM YANG DIANUT
OLEH NEGARA-NEGARA
n
MENURUT SARJANA
•
MAC IVER
HTN HUKUM
YANG MENGATUR
NEGARA
(CONSTITUTIONAL
LAW)
YAITU HK YG OLEH NEGARA DIGUNAKAN UTK
MENGATUR SESUATU
SELAIN
NEG YG DISEBUT
HK BIASA (ORDINARY LAW)
B.M.KUSNADI &
HERMAILY IBRAHIM
HTN SKPLAN
PERATURAN YG
MENGATUR
DRPD NEG,
HUB ANTAR ALAT PERLAKPAN NEG DLM
GRS
HORIZON & FERTKL,
KDDUKAN
WARGA NEG &
HAK
ASASI
n
C.LOGEMANN
HTN MENGATUR
ORG NEG, YG
MELIPUTI
:
1.PEMBTKAN JAB & SUSUNANNYA
2.PENGANGKATAN JAB
3.KEWAJIBAN,TGS PD JAB TSB
4.LINGKUNGAN,WIL & LINGK PERSONIL
5.HUB KEWENANGAN JAB YG SATU DGN
YG LAIN
6.HUB ANTR JAB DGN PEMANGKU JAB
n
PEMBEDAAN HTN
HTN DALAM ARTI
1.A.FORMIL BENTUK
B.MATEREIL ISI
2.A.UMUM ASAS-ASAS
B.POSITIF HK
POSITIF
3.A.STATIS SEMPIT
B.DINAMIS LUAS
n
PRAKTEK HTN
ADALAH KEGIATAN KENEGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
TERCAKUP DALAM BID
HTN & HAN,YG MELIPUTI :
1.LEGISLASI &
PEBTK PERUU
2.ADM YG BERKENAAN
DGN GIAT PENGELOLAAN INFOR & SEBAR LUAS
INFOR HUKUM
3.PENDIDIKAN HK &
PBINAAN PROFESI
HUKUM
4.PENYLGRAAN
HK/PLAKSN DLM ARTI
PENERAPAN HK OLEH PELAKSANAAN
YG DITENTUKAN OLEH HUKUM
5.ASPEK HK GIAT
PENYELGGRAN ADM
PEMERINTAHAN NEGARA
6.GIAT PENEGAKAN HK
DR PENYIDIKAN
DAN PENUNTUTAN HK
7.PENYELGGRAAN
PERADILAN SPI PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM YG
BERSIFAT TETAP
8.PLAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN
DLM PEMASYARAKATAN TERPIDANA
9.PENDIDIKAN &
PEMBINAAN KESADAR
AN HUKUM MASYARAKAT
n
KEGIATAN KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
1.ASPEK PERKEMBANGAN
(INSTELLINGEN)
2.PENGATURAN (REGELENDAAD)
3.PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
4.TUGAS-TUGAS
KENEGARAAN
n
TEMPAT DIPRAKTEKANNYA
HTN
HTN
1.LBG PARLEMEN :
MPR,DPR,DPD,DPRD PROP,DPRD KAB/KOTA
2.LBG ADM
PEMERINTAHAN EKSEKUTIF VERTICAL & HORINZONTAL
3.LBG PENEGAK HUKUM
DARI PEJABAT PPNS,KEPOLISIAN,KEJAKSAAN,ADVOKAT,BADAN-BADAN PERADILAN &
QUASI PERADILAN SECARA VERTICAL & HORIZONTAL
n BAB II
SISTEMATIKA HTN
SISTEMATIKA HTN
A.PENGERTIAN
ILMU PENGETAHUAN
YANG TERATUR
TENTANG SEMUA BAHAN TERMASUK DILAPANGAN.
v/d.POT TUGAS ILMU
MEMISAHKAN
YG
PENTING DR YG KURANG
PENTING,MENGGOL
& MENJELASKAN
& DIPEROLEH YANG BENAR
n
PENDAPAT SARJANA
A. KRANEMBURG (HET NEDERLAN STAATS RECHT)
FUNGSI NEG DIBDKAN MJD 3 :
•
MENGATUR DR KEHIDUPAN KLPK & CR
BERKLPK
•
PELAKSANA/PERWUJUDAN DR HAL YG DIATUR
•
REAKSI TERHADAP TINGKAHLAKU YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN & YG
MENGGANGGU PELAKSANAAN YANG ADA DLM PERUU SERTA ALAT PERLENGKAPAN /ORGAN
YBS DGN FUNGSINYA
n
B.LOGEMMAN
SISMTKA HTN DIDSRKAN
DLM HUB DGN
WEWENANG DR MASG-2
JABATAN.
MBG SISMTKA MENJADI 2
SISTEM :
1.SIS MATEREIL (MATERIELE
STELSEL
MATIGHEID)
YI : MENYELIDIKI, MLUKIS
KAN & MENGURAIKAN TIPE DR NEG
TTU DGN MPLAJARI PERUU & CORAK
NEG YG HENDAK DIBENTUK (MSL :
MASYA LIBERAL,SOSIALIS DLL)
2.SIS YG FORMAL (FORMALE
STELSEL
MATIGHEIDRECHT) YI : MPLAJARI PERUU YG MENETAPKAN BGMN ORG NEG ITU SDR,CARA
MENYUSUN/MENETAPKAN ALAT PLENGKAPAN /ORGNNYA, WEWENANG & TUGAS SERTA
KWAJIBAN DARI ALAT PLENGKAPAN NEG.
SISTEM FORMAL INI DISEBUT JUGA SBG “COMPETENTIE
LEER” (AJARAN TENTANG WEWENANG).
n
FORMALE STELSELMATIGEHEIDRECHT
A.PERSONLEER
(HK PADA UMUMNYA)
TTG SUBYEK HK & FAKTOR-2 MENGE
NAI SUBYEK HUKUM.
B.GEBEIDSLEER
TTG RUANG LINGKUP
KEKUASAAN HUKUM YANG MELIPUTI :
1.PERSONNEGEBIED (THDP SIAPA
BLKUNYA KEKUASAAN PENGADILAN
NEGERI
2.RUIMTEGEBIED (RELATIVE COMPE
TENTIE) YI : MBHAS KEKUASAAN
DI
DARAT (GRONDGEBIED), KEKUASA
AN DI LAUT (ZEEGEBIED) & KEKUA
SAAN DI UDARA (LUCTGEBIED)
3.TIJDSGEBIED
(HK INTEMPORAL)YANG DIJALANKAN
PADA WAKTU TERTENTU
4.ZAKENGEBIED (ABSOLUTE COMPE
TENTIE) YI : APA YANG MJD
KOMPE
TENSI PENGDL NEG (MIS :PID/PDT)
C.LEER DER RECHTSBETREKKINGEN
AJARAN TENTANG
HUBUNGAN HUKUM SEPERTI
HUBUNGAN HUKUM
ANTARA YANG MEMERINTAH DAN YG
DIPERINTAH, ANTARA PEJABAT DENGAN
PEJABAT
n
C.HERMAILY IBRAHIM
SISTEM YANG
FORMAL DI SEBUT
JUGA DENGAN
PENGERTIAN
NEGARA ATAU YANG
TETAP “
SEDANGKAN “
SISTEM YANG
MATEREIL
DISEBUT JUGA
DENGAN
ASAS-ASAS
n
D. PROF.BOEDISUSETYO
SIS YG MATEREIL
YI TTG ISI
RANGKA YG
DIPEROLEH DR
SISTEM YANG
FORMAL.
SIS YANG FORMAL
YI PNGERTIAN
YANG BLAKU UMUM
YG BERKENA
AN DENGAN ORANG,
NEGARA
TERTENTU, KERJA
& JABATAN
n BAB.III
METODE PENDEKTAN HTN
METODE PENDEKTAN HTN
A.PENGERTIAN
BELANDA DISBT METHODE, INGGRIS
DISBT METHOD, YUNANI DISEBUT
METHODOS YG TDR DR KATA “META”+
“HODOS” = “WAY” ADALAH “DE WEG NAAR”
YI JALAN KEARAH ILMU PENGETA
HUAN or CARA BEKERJA UTK MPEROLEH
ILMU PENGETAHUAN
n
PROF.DJOKOSUTONO
METODE MENGANDUNG 4
ARTI :
1.WISSENSCHAFLEHRE or THEORI der
WETENSCHAP : MJLSKAN SMUA PER
SOALAN TENTANG ILMU PENGTHUAN,
TETEPI BUKAN TENTANG ISI.
YANG DIJELASKAN ADALAH CARA KERJA,
SISTEMATIKANYA & KONTRUKSINYA
2.DE WEG NAAR, MENJADI 2 YI :
2.a.INTELLECTUEEL PROCES (CARA
BERPIKIRNYA) YI DGN 2 CARA :
a.1.INDUKTIF EMPIRIS YI DARI UMUM
KE KHUSUS
a.2.DEDUKTIF PROCES (BERKENAAN
DENGAN
SARANANYA) YI :
a.2.1.BGMN CARA MENGHIMPUN
BAHAN-2,METODE
INI DGN MENGADAKAN
SAMPLING, SURVEY,RESEACH
a.2.2.ALAT-2 APA YANG DIGNKAN DLM
PENYELIDIKAN
(TEROPONG)
3.STANDPUNT YI : PANGKALHALUAN
DARI MN KITA MELIHAT SUATU MSLH
MISAL : SUATU TINJAUAN DR SUDUT
SEJARAH, SOSIOLOGIS
4.METODE DLM ARTI “TUJUAN” YANG
BERSEGI 2 YAITU :
A.METODE MURNI (ZUIVERE METHODE)
BERHUB DENGAN ILMU PENGTAHUAN
MURNI (MISAL : BOM ATOM)
B.MTD TEORITIS (THEORITISCHE
METHODE) YI DIPERGUNAKAN
BERHUBUNGAN DGN ADANYA ILMU PENGETAHUAN TEORITIS YANG
MENGANDUNG MAKSUD PENDIDIKAN TEORITIS
n BAB.IV
PENDEKATAN HTN
PENDEKATAN HTN
1.METODE YURIDIS
DOGMATIS
METODE YANG MENCARI HUBUNGAN DAN
PERBEDAAN OBYEK YANG DISELEDIKI DAN DISANDARKAN PADA FAKTOR-2 YANG ADA DI LAPANGAN
HUKUM
2.HISTORIS YURIDIS
MENDASARKAN DARI KENYATAAN
SEJARAH DIMANA LEMBAGA NEGARA
YANG DISELIDIKI DITINJAU DARI PER
TUMBUHANNYA, PERKEMBANGANNYA
SERTA SEBAB AKIBAT YG TERWUJUD
DALAM NEGARA & MEMPERHATIKAN
KEADAAN POLITIK,KMUDIAN DISUSUN
ASAS-2 YG DIGUNAKAN DALAM PENYE
LIDIKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
3.YURIDIS FORMAL
MERUPAKAN PEGANGAN POKOK
DALAM PENYELIDIKAN HTN TETAPI
TIDAK SPESIALISASI KARENA DALAM
PENDEKATANNYA MENGGUNAKAN
METODE YURIDIS FORMAL DIBANTU DENGAN METODE LAINNYA.
nBAB V
SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM
SUMBER HUKUM DAPAT
ADA 2 YAITU :
1.SUMBER HK MATEREIL
MENENTUKAN ISI HK & MENGANDUNG
ARTI YANG SEHARUSNYA MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN ISI HUKUM
2.SBR HK FORMIL
MENENTUKAN BENTUK & WAKTU
n
CIRI SUMBER HK FORMAL
A.DIRUMUSKAN DALAM
SUATU BENTUK
PENTING UNTUK MEMBEDAKANNYA
DARI NORMA-NORMA LAIN
B. BERLAKU UMUM
MENGIKAT, DITAATI DENGAN PRUMUSAN NORMA HK MAKA NILAI2 YG TKANDUNG DIDLMNYA
MJD PATOKAN / PEDOMAN YANG BERLAKU UMUM
n
MENURUT SARJANA
A.USEP PRANAWIJAYA
1. SUMBER HUKUM DALAM ARTI MATEREIL
(WELBORN)
SEBAGAI PENYEBAB ADANYA HUKUM
2.
SBR HUKUM DALAM ARTI FORMIL (KENBORN)
PERUMUSAN KAIDAH2 HTN YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT
B.BUDI SUSETYO
1.SBR SBG ASALNYA HTN (WELBORN)
BERSBR DR KEPTSAN PENGUASA YANG
PUNYA KEWENANGAN DALAM AMBIL
KEPUTUSAN
2.DALAM ARTI HTN TSB DPT DIJUMPAI
SBR YANG ASLI TDK HANYA DIJUMPAI DALAM
SUATU NASKAH TERTULIS TETAPI
HANYA BERWUJUD SUATU TINDAKAN SAJA
(YANG BERULANG)
C.JUNIARTO
1.SUMBER HUKUM DALAM
PENGERTIAN “ASALNYA HUKUM POSITIF”.
DAPAT BERBENTUK NYATA YANG BEBERAPA
PERATURAN DARI YANG BERWENANG UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN
2.SBR HUKUM DALM ARTI
SBG BENTUK2 HKM & TEMPAT DITEMUKANNYA ATURAN HUKUM TSB
3.SBR HUKUM DALAM
PENGERTIAN SBG HAL2 YG SEHARUSNYA MENJADI HUKUM POSITIF
D.MOCH. KOESNADI
1. SUMBER
HKM DALAM ARTI FORMIL ADALAH
YANG DIKENAL DR “BENTUK”.
2. SUMBER
HUKUM DALAM ARTI MATEREIL ADALAH
MENENTUKAN “ISI” DARIPADA HUKUM
.
YG TERPENTING ADALAH SUMBER HKM
FORMIL DLM KETATANEGARAAN RI
n SUMBER HUKUM FORMIL
A.SUMBER HUKUM FORMAL
DISEBUT JUGA
KONSTITUSI
NAMUN MEMPUNYAI
PENGERTIAN
YANG LEBIH LUAS
DARIPADA UUD
n MENURUT SARJANA
A.HERMAN HELLER
KONSTITUSI LBH LUAS
DRPD UUD, SB KONSTITUSI SIFATNYA TDK HANYA YURIDIS SEMATA TETAPI JUGA BERSIFAT
SOSIOLOGI DAN POLITIS SEDANG UUD BAG DR KONSTITUSI
(DIE GESSCHREIBEN VERVASSUNG) KONTITUSI YANG TERTULIS
B.ARISTOTELES
UUD PERJANJIAN
YI ATR RAJA DGN RAKYAT YG DISEBUT “LEGAL
FUNDAMENTALIS” YG PUNYA HAK
ATAU KEWAJIBAN MASING-2 YAITU
REX MELIPUTI
HAK RAKYAT DAN REGNUM YAITU HAK RAJA UNTUK MEMERINTAH
C.OLIVER CROMWELL
UUD SEBAGAI “INSTRUMENT OF
GOVERMMENT” YAITU SEBAGAI PEGANGAN UNTUK MEMERINTAH .
UUD DISAMAKAN DGN KONSTITUSI TETAPI
DISINI DALAM PENGERTIAN MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAH SEHINGGA TIDAK BERSIFAT
SEWENANG-WENANG
n SIFAT UUD
1.FLEXIBLE YAITU MUDAH MENGIKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN DAN
MEMUAT HAL-HAL POKOK
2.RIGID YAITU TIDAK MUDAH MENGIKUTI ZAMAN (LIHAT
PASAL 37 UUD 1945)
n FUNGSI UUD
1.MEMPUNYAI
TUJUAN MENJAMIN ADANYA HAK-HAK ASASI
WARGA NEGARA AGAR TIDAK TERJADI PERBUATAN SEWENANG-WENANG
2.SBG LANDASAN
MENYELENGGARA
KAN AKTIVITAS KENEGARAAN DAN
KEPENTINGAN RAKYAT (SOLUS POPULE SUPREMENE LEX)
n SUMBER HUKUM FORMAL
MENURUT
MENURUT
A.TAP MPRS
NO.XX/MPRS/1966
1. UUD
SEBAGAI INDUK DARI SEGALA PERUNDANG-UNDANG YANG ADA
( SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM / NORMA DASAR )
2.KETETAPAN MPR
MULAI DIGNKAN PD SIDANG MPRS PERTAMA
(PSL.3 UUD 1945) BHW MPR MENETAPKAN GBHN.
MENURUT TAP MPR NO.1/MPR/1978 PASAL
100 BENTUK PUTUSAN ADA 2 :
a.
KEPUTUSAN (KEDALAM)
b.
KETETAPAN (MENGIKAT KEDALAM DAN KELUAR)
3.UU / PEPERPU
PASAL 5 AYAT (1) UUD 1945
“PRESIDEN BERSAMA-SAMA DPR MEMBUAT
UU “
PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945
PRERSIDEN DPT MENGELUARKAN PEPERPU
TANPA HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR
n DASAR PEPERPU
NEGARA DALAM KEADAAN SITUASI
“KEGENTINGAN MEMAKSA”
( SOLUS POPULE SUPREMENE LEX
ATAU KESELAMATAN RAKYAT ADALAH
HUKUM TERTINGGI )
NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA (STAATSNOODRECHT)
DIBEDAKAN :
1.STAATSNOODRECHT YG OBYEKTIF
TIMBULNYA BAHAYA MENGANCAM NEGARA TELAH DPT DIBAYANGKAN
2.STAATSNOODRECHT SUBYEKTIF
TIMBULNYA BAHAYA
BLM DPT DIBAYANGKAN KEMUNGKINAN
SEBELUMNYA
PASAL 22 AYAT (1) UUD
1945
DLM HAL IKHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA
MK PRESIDEN BERHAK MENETAPKAN PEPERPU YG DISEBUT
DGN “NOODVERORDENINGS RECHTS”
YI
KEGENTINGAN MEMAKSA ADALAH DALAM ARTI KEADAAN MEMAKSA MK TANPA PERSETUJUAN DPR
DPT MENGELUARKAN PEPERPU
JADI PENGERTIAN DASAR
DARIPADA ;
1.NOODVERORDENINGS
RECHT ADALAH NEGARA DALAM KEADAAN MENDESAK
SEDANGKAN
2.STAATSNOODRECHT
ADALAH NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA
n
ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
1.UU TIDAK BOLEH
BERLAKU SURUT
2.UU YG BERLAKU
KEMUDIAN MEMBATALKAN UU YG TERDAHULU
3.UU YG DIBUAT OLEH
LEMBAGA LEBIH TINGGI KEKUATANNYA JG LEBIH TINGGI
4.LEX SPECIALIS
DEROGAT LEX GENERALIS
5.UU TDK DPT
DIGANGGUGUGAT (TAP MPR NO.VI/MPR/1973, HAK MENGUJI MATEREIL YG BERLAKU DIBAWAH
UU)
n
4.PERATURAN PEMERINTAH
PASAL 5 AYAT (2) UUD 1945 BHW
PRESIDEN MENETAPKAN PP UNTUK
MENJALANKAN UU.
TIDAK MUNGKIN PRESIDEN MENETAPKAN PP
SEBELUM ADA UNDANG UNDANG
n
5.KEPUTUSAN PRESIDEN
PERTAMA KALI DIKENAL BERDASARKAN
SURAT PRESIDEN RI TGL. 20 AGUSTUS 1959 NO.2262/HK/1959. KEPRES ADALAH KEPUTUSAN
YG BERSIFAT KHUSUS (EINMALIG) UTK MELAKSANAKAN :
1.KETENTUAN UUD 1945
2.KETETAPAN MPR (BID EKSEKUTIF)
3.PERATURAN PELAKSANA
KEPUTUSAN PRESIDEN DAPAT
DIBEDAKAN MENJADI 2 MACAM :
1. SBG
TINDAKAN PENGATURAN DLM RANGKA
MENJLNKAN KEKUASAAN PEMERINTAH
SEPANJANG PRES BERPDPT
TDK MEWAJIBKAN DAN MERUPAKAN
PERSOALAN YG SEDERHANA
2. SBG
TINDAKAN PENETAPAN SEPERTI YG DIMAKSUD DALAM MEMORANDUM DPR-GR
n 2. CONVENTION
A.BELLEFROID
“INLEIDING TUT DE RECHTS
WETENSCHAP IN NEDERLAND”
KEBIASAAN MELIPUTI PERATURAN YG
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TETAPI DITAATI SELURUH RAKYAT
2.A.K. PRINGGONDIGDO
CONVENTION ADALAH SUATU
KELAZIMAN-KELAZIMAN YG TIMBUL
DALAM PRAKTEK HIDUP
3.A.V. DICEY
“CONVENTIONS OF CONSTITUTION”
MELIPUTI ;
A.
UNDERSTANDING (PENGERTIAN-2)
MISAL : RAJA HARUS MENSAHKAN SETIAP
RENCANA UU YANG DISETUJUI OLEH
KEDUA MAJELIS DALAM PARLEMEN
2.HABITS
(KELAZIMAN-2)
MISAL : MAJELIS TINGGI TIDAK AKAN
MENGAJUKAN SESUATU RENCARA UU KEUANGAN
3.PRACTICES
(PRAKTEK-2)
MISAL MENTERI MELETAKAN JABATAN
NYA APABILA MEREKA TIDAK MENDAPATKAN
KEPERCAYAAN DARI MAJELIS RENDAH
n SYARAT TIMBULNYA KEBIASAAN
1.HARUS ADA PERBUATAN
DAN HARUS DIIKUTI OLEH UMUM or SEBAGIAN GOLONGAN SAJA (MISAL DLM LAP
PERDAGANGAN )
2.HARUS ADA KEYAKINAN
HUKUM DR GOL ORANG-2 YG BERKEPENTINGAN YG DISBT “OPINIO JURIS SEU
NECESSITAS” YANG TERDIRI DARI ;
a.KEYAKINAN HUKUM
DALAM ARTI
MATEREIL YI SUATU ATURAN HUKUM
ITU ADALAH MENURUT HUKUM YANG BAIK
b.KEYAKINAN HUKUM
DALAM ARTI
FORMIL YI ATURAN ITU
HARUS DIIKUTI DAN DITAATI TANPA MENGINGAT AKAN NILAI PADA ISI ATURAN TSB.
n 3. TRAKTAT
BELLEFROID
TRAKTAT ADALAH PERJANJIAN YANG
TERIKAT PADA BENTUK TERTENTU
SEDANGKAN PERJANJIAN TIDAK SELALU TERIKAT PADA BENTUK TERTENTU
n PROSES PEMBUATAN TRAKTAT
A.ADANYA PENETAPAN (SLUITING)
PD TAHAP INI TJD PERUNDINGAN YG
MENYANGKUT KEPENTINGAN MSG-2 NEG DAN BERUPA “CONCEPT VEDRAG” (ISI
PERJANJIAN)
B.PERSETUJUAN
ISI PERUNDINGAN DIPARAF SEBAGAI
PERSETUJUAN SEMENTARA KRN MASIH HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR
C.PENGUATAN (BEKRACHTIGING)
YI SETELAH ADA PERSETUJUAN BARU
DILAKUKAN PENGESAHAN (RATIFFICATIE) DARI MASING-2 KEPALA NEGARA
D.PENGUMUMAN (AFKONDIGING)
YI HASIL YG TELAH DIRATIFIKASI
KEMUDIAN DIUMUMKAN DALAM SUATU MoU
n SUMBER HUKUM MENURUT TAP MPR.NO.III/MPR/2000
PASAL 2 TERDIRI DARI
1.UUD 1945
2.TAP MPR RI
3.UNDANG UNDANG
4.PERPU
5.PERATURAN
PEMERINTAH
6.KEPRES
7.PERATURAN DAERAH
n
SUMBER HUKUM TATA NEGARA MENURUT UU NO. 10 THN 2004
PASAL 7 AYAT 1 BHW HIRARCHI PERUU
MELIPUTI :
1.UU/PEPERPU
2.PERATURAN PEMERINTAH
3.PERATURAN PRESIDEN
4.PERATURAN DAERAH
n
KHUSUS UNTUK PERDA PASAL 7 AYAT (2) HURUF “e”
1.PERDA PROPINSI
DISEBUT DEWAN PERWAKILAN PROPINSI BERSAMA GUBERNUR
2.PERDA KAB/KOTA
DISEBUT DPRD/ KOTA BERSAMA WALIKOTA/BUPATI
3.PERATURAN
DESA/PERATURAN YG SETINGKAT DIBUAT OLEH BADAN PERWAKILAN DESA BERSAMA KADES
nBAB VI
KONSTITUSI
KONSTITUSI
-
UUD DISEBUT JUGA KONSTITUSI
-
KONSTITUSI PUNYA ARTI LBH LUAS KRN SIFATNYA BISA
TERTULIS DAN TIDAK
TERTULIS DAN JUGA BERSIFAT YURIDIS,
SOSIOLOGIS DAN POLITIK
n
UU NOMOR 12 TAHUN 2011
.
.
n
OLIVER CROMWELL
PENYAMAAN KONSTITUSI DENGAN UUD
DIMULAI SEJAK TAHUN 1649-1960 YANG MENAMAKAN UUD SEBAGAI “ INTRUMENT of
GOUVERMENT “ YAITU UUD DIBUAT SEBAGAI PEGANGAN UNTUK MEMERINTAH DISINILAH TIMBULNYA DARI PENGERTIAN
KONSTITUSI DAN UUD.
n
LAFAYETTE (1787)
Ø
PENGERTIAN KONSTITUSI DIMASUKAN KE PERANCIS (1789).
Ø
PENGANUT PAHAM MODERN INI ADALAH “LASALLE” (BUKU : UBER
VERFASSUNG SWESSEN) BAHWA KONSTITUSI YANG SESUNGGUHNYA MENGGAMBARKAN
HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT (MISAL : HUB KEPALA
NEGARA, PARPOL DLL).
n
STRUYCKEN
Ø
PENGANUT PAHAM MODERN : KONSTITUSI ADALAH UUD, HANYA
BERBEDA BAHWA KONSTITUSI MEMUAT GARIS-GARIS BESAR DAN ASAS-ASAS TENTANG
ORGANISASI DARIPADA NEGARA.
Ø
KESALAHAN PAHAM MODERN TERLETAK PADA PENYAMAAN ARTI
PADA KONSTITUSI DENGAN UUD SEDANGKAN KONSTITUSI SEBENARNYA TIDAK
BERSIFAT YURIDIS SEMATA TETAPI JUGA SOSIOLOGIS DAN PRAKTIS.
n
KARL SCHMITT
Ø BUKU : VERFASSUNGSLEHRE.
Ø
MEMBAGI KONSTITUSI DALAM 4 HAL :
1.KONSTITUSI DALAM
ARTI ABSOLUT
A.KONSTITUSI DIANGGAP SEBAGAI KESATUAN ORGANISASI NYATA YANG MENCAKUP SEMUA BANGUNAN HUKUM.
B.KONSTITUSI SEBAGAI BENTUK NEGARA ADALAH DALAM ARTI KESELURUHAN.
C.KONSTITUSI SEBAGAI FAKTOR INTERGRASI YANG BERSIFAT ABSTRAK (HUB ANTARA BANGSA & NEGARA DENGAN KEBANGSAAN) SERTA YANG BERSIFAT FUNGSIONAL (KARENA TUGAS KONSTITUSI MEMPERASATUKAN BANGSA MELALUI PEMILU)
D.KONSTITUSI SEBAGAI SISTEM YANG TERTUTUP DARI NORMA HUKUM TERTINGGI DIDALAM MASYARAKAT.
2.KONSTITUSI DALAM
ARTI RELATIF.
A.KONSTITUSI SEBAGAI TUNTUTAN DARI KAUM BERJOIS LIBERAL AGAR HAK- HAKNYA DIJAMIN & TIDAK DILANGGAR OLEH PENGUASA.
B.KONSTITUSI SEBAGAI KONSTITUSI DALAM ARTI FORMIL ATAU TERTULIS.
3.KONSTITUSI DALAM
ARTI POSITIF (KARL SCHMIT)
DIARTIKAN SEBAGAI “KEPUTUSAN
YANG TERTINGGI” YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PEMBUATAN UUD YG MENENTUKAN
NASIB RAKYAT.
4.KONSTITUSI DALAM
ARTI IDEAL.
KARENA MERUPAKAN IDAMAN KAUM BERJOIS
LIBERAL, SEPERTI JAMINAN BAGI RAKYAT AGAR HAK-HAK ASASINYA DIJAMIN
n
KARL LOEWENSTEIN
JENIS PENILAIAN
KONSTITUSI :
1.NILAI NORMATIF.
KONSTITUSI SELAIN BERARTI HUKUM
TETAPI JUGA MERUPAKAN SUATU KENYATAAN DALAM ARTI SEPENUHNYA DIBERLAKUKAN SECARA
EFERKTIF DENGAN KATA LAIN KONSTITUSI DILAKSANAKAN SECARA MURNI DAN KONSEKWEN.
2.NILAI NOMINAL.
MENURUT HUKUM MEMANG BERLAKU TETAPI
KENYATAANNYA TIDAK SEMPURNA.
3.NILAI SEMATIK.
SECARA HUKUM BERLAKU TETAPI DALAM
KENYATAANNYA HANYA SEKEDAR UNTUK MEMBERI BENTUK DARI KETENTUAN YANG ADA &
UNTUK MELAKSANAKAN KEPENTINGAN KEKUASAAN POLITIK (HANYA SEKEDAR ISTILAH SAJA).
n
FERDINNAND LASSALLE
BUKU : UBER
VERFASSUNGSWESSEN
Ø
MEMBAGI KONSTITUSI KEDALAM 2 PENGERTIAN :
1.SOSIOLOGIS
(POLITIS).
SYNTHESE DARI FAKTOR KEKUATAN YG
NYATA (DEREELE MACHTSFSCTOREN) DALAM MASYARAKAT YAITU MENGGAMBARKAN HUBUNGAN
ANTARA PENGUASA.
2.YURIDIS (JURIDISCHE
BEGRIP).
ADALAH SUATU NASKAH YANG MEMUAT
SEMUA BANGUNAN NEGARA DAN SENDI-SENDI PEMERINTAHAN.
Ø
PENGANUT PAHAM YANG MENYAMAKAN ANTARA KONSTITUSI SAMA
DENGAN UUD TETAPI BILA DILIHAT SECARA SOSIOLOGIS/
POLITIS MAKA LASSALLE MENGANUT PAHAM
BAHWA KONSTITUSI SESUNGGUHNYA LEBIH LUAS DARIPADA UUD.
n
STRONG dan WHEART
BUKU : MODERN CONSTITUTION
(1975).
Ø
KONSTITUSI DAPAT DIKLASIFIKASIKAN :
1.TERTULIS DAN TIDAK
TERTULIS.
2.FLEKSIBLE DAN
RIGID.
3.DERAJAT TINGGI DAN
RENDAH.
4.NEGARA SERIKAT DAN
NEGARA KESATUAN.
5.SISTEM PRESIDENSIL
DAN SISTEM PARLEMENTER
n
LORD BRYCE
Ø
TIMBULNYA KONSTITUSI :
1.KEINGINAN DARI
RAKYAT UNTUK MENJAMIN HAK-HAKNYA JIKA TERANCAM SERTA MEMBATASI TINDAKAN
PENGUASA
2.KEINGINAN DARI YANG
DIPERINTAH/ YANG MEMERINTAH YANG HENDAK MENYENANGKAN RAKYATNYA DENGAN JALAN
MENENTUKAN SUATU SISTEM TATA PEMERINTAHAN SEHINGGA DI KEMUDIAN HARI TIDAK
TERJADI TINDAKAN SEWENANG-WENANG PENGUASA.
3.KEINGINAN DARI
PEMBENTUK NEGARA YANG BARU UNTUK MENJAMIN ADANYA CARA PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG PASTI DAN DAPAT MENJAMIN SERTA KEBAHAGIAAN.
4.KEINGINAN UNTUK
MENJAMIN ADANYA KERJASAMA YG EFEKTIF ANTARA NEG-NEG YANG PADA UMUMNYA BERDIRI
SENDIRI DISAMPING KEHENDAK UNTUK MEMILIKI HAK-HAK DAN KEPENTINGAN TERTENTU YG
AKAN DIURUS SENDIRI.
n
STRONG
BUKU: MODERN POLITICAL
CONSTITUTION
Ø
PERUBAHAN KONSTITUSI :
1.DAPAT DILAKUKAN
OLEH PEMEGANG KEKUASAAN LEGISLATIF, AKAN TETAPI MENURUT BATASAN TERTENTU.
PERUBAHAN INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA :
A.MELALUI SIDANG DARI ANGGOTA LEGISLATIF.
B.DILAKUKAN DIMANA LEMBAGA KERAKYATAN TERSEBUT HARUS DIBUBARKAN DAHULU KEMUDIAN DILAKUKAN PEMILU.
C.DILAKUKAN OLEH PEMEGANG KEKUASAAN LEGISLATIF YANG PEMERINTAHANNYA MENGANUT 2 (DUA) KAMAR (BE CAMER)
2.PERUBAHAN
KONSTITUSI YANG DILAKUKAN RAKYAT DENGAN CARA REFERENDUM.
3.PERUBAHAN DILAKUKAN
OLEH NEGARA SERIKAT (DALAM HAL INI ADALAH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT AKAN TETAPI
KESEPAKATAN TERAKHIR ADA DITANGAN NEGARA BAGIAN).
4.PERUBAHAN DILAKUKAN
DENGAN CARA KONVENSI KENEGARAAN (PERUBAHAN DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KHUSUS YANG
DITANGANI OLEH LEMBAGA KONSTITUAI).
n BAB VII
DEMOKRASI
DEMOKRASI
Ø
BERASAL DARI KATA “DEMOS” DAN “CRATIEN”
YG BERARTI PEMERINTAHAN YG DIPEGANG OLEH RAKYAT (OF THE PEOPLE, FOR THE
PEOPLE AND BY THE PEOPLE ).
Ø
ENCYKLOPEDIA INDONESIA : SISTEM PEMERINTAHAN YG MENGAKUI HAK SEGENAP MASYARAKAT
UNTUK MEMPENGARUHI KEPUTUSAN POLITIK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.
Ø
ENCYKLOPEDIA UMUM : PEMERINTAHAN DENGAN PENGAWASAN RAKYAT.
Ø
M. DURVERGER
BUKU : “ LES REGIMES POLITIQUES “
MENGATAKAN BAHWA GOLONGAN YANG DIPERINTAH DAN MEMERINTAH ADALAH SAMA.
Ø
PLAMENAZT.
PEMERINTAHAN ORANG-ORANG YG DIPILIH
SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP YG DIPERINTAH.
Ø
MOCH. HATTA
(DALAM CERAMAH DI UNIVERSITAS SUN
YAT SEN, KANTON 11 OKT 1957) DEMOKRASI ASLI INDONESIA ADALAH DEMOKRASI KOLEKTIF
YG MENGANDUNG DIDALAMNYA CITA-CITA DEMOKRASI SOSIAL YAITU MENGANDUNG
“MUSYAWARAH DAN MUFAKAT BESERTA USAHA GOTONG ROYONG”.
Ø
DEMOKRASI ADALAH UNTUK
MEWUJUDKAN ADANYA PARTISIPASI ATAU PERAN SERTA RAKYAT DIDALAM PEMERINTAHAN,
DIMANA UNSUR IKUT SERTA SEBAGAI RAKYAT DIDASARKAN ATAS ADANYA PERSAMAAN
POLITIK, PERSETUJUAN DAN ADANYA PENGAKUAN HAK-HAK ASASI MANUSIA.
n
PENGGOLONGAN DEMOKRASI
1.DEMOKRASI LANGSUNG
(DIRECTE DEMOCRATIE) YAITU BILAMANA RAKYAT BERKUMPUL BERSAMA-SAMA UNTUK
MEMBUAT UU NEGARA YG DIPERLUKAN (SEPERTI DI SWIS, YUNANI, SWEDIA DAN BEBERAPA
NEGARA BAGIAN AMIRIKA SERIKAT DENGAN SISTEM REFERENDUM)
2.DEMOKRASI
PERAWAKILAN/TIDAK LANGSUNG (REPRESENTATIVE DEMOCRATIE).
SELURUH RAKYAT YG TELAH DEWASA
MEMILIH WAKIL-WAKILNYA UNTUK DUDUK DALAM DPR (PUSAT DAN DAERAH) YG AKAN
MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN (UMUMNYA DIANUT OLEH NEGARA MODERN).
n
BENTUK DEMOKRASI
1.DALAM ARTI FORMAL
(BENTUKNYA).
ADANYA KEMAUAN RAKYAT YANG MERUPAKAN
KEHENDAK DARI SEBAGAIAN RAKYATNYA (VOLONTE GENERALE DARI ROUSSEAU) TANPA ADANYA BATASAN YANG DAPAT
DIJADIKAN JAMINAN BAGI KEMERDEKAAN INDIVIDU.
2.DALAM ARTI MATEREIL
(ISINYA).
DEMOKRASI DAPAT DIARTIKAN DALAM ARTI
LUAS YAITU DAPAT DITINJAU DARI SUDUT ISINYA SEBAGAI SALAH SATU ALAM PIKIRAN
YANG MENUNTUT TERWUJUDNYA KEMERDEKAAN DAN KEADILAN BAGI SETIAP ORANG.
n
JENIS DEMOKRASI
1.DEMOKRASI BARAT.
MENYELENGGARAKAN PAHAMNYA
BERDASARKAN PAHAM KEBEBASAN/
LIBERALISME DENGAN MENGUTAMAKAN
KEBEBASAN INDIVIDU.
2.DEMOKRASI TIMUR.
REAKSI DARI PAHAM LIBERAL DAN
BERPAHAM KOMUNIS DENGAN TUJUAN MENCAPAI MASYARAKAT YG SAMA/SOSIALITIS MELALUI
DIKTAKTOR PROLKETAR DENGAN JALAN KEKERASAN SEHINGGA HAM TIDAK MENDAPAT
PERHATIAN.
3.DEMOKRASI DENGAN
BENTUIK SENDIRI.
MERTUPAKAN IDENTITAS SENDIRI DARI
MASING-MASING NEGARA DIMANA KONSEPNYA DIDASARKAN KEPADA DASAR STRUKTURAL DAN
IDEAL DARI NEGARA YBS DENGAN SUATU PROSES ATAU ALKULTURASI PROSES DENGAN SIKAP
AMBIVALENT (DIAMBIL DARI SISTEM BARAT DAN TIMUR.
Ø
SL.WITMAN & JJ. WUEST.
BUKU : “VISUAL OUTLINE of
COMPERATIVE GOUVERNMENT”.
SUASANA KETATANEGARAAN MELIPUTI 2
SUASANA YAITU :
1.SUPRA STRUKTUR ; BERKAITAN
DENGAN ALAT PERLENGKAPAN
NEGARA YG MELIPUTI KEDUDUKAN/KEKUASAAN,
WEWENANG, TUGAS DAN HUBUNGAN.
2.INFRA STRUKTUR : MELIPUTI
BEBERAPA GOLONGAN SEPERTI,
PARPOL, GOL KEPENTINGAN, ALAT
KOMUNIKASI POLITIK, GOL PENEKAN
DAN TOKOH POLITIK.
n
DEMOKRASI INDONESIA ???.....
Ø
NEGARA INDODNESIA MENGANUT DEMOKRASI PANCASILA YAITU
DEMOKRASI YG MELAKSANAKAN KE 5 ASAS YG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMERINTAHAN
DARI RAKYAT.
Ø
ISTILAH DEMOKRASI PANCASILA PERTAMA KALI DIGUNAKAN
DALAM TAP MPRS NO.XXXVII/MPRS/1968 TENTANG PEDOMAN PELASAKSANAAN DEMOKRASI
PANCASILA.
Ø
PRESIDEN SOEHARTO
DALAM PIDATONYA DI MUNAS GERAKAN
PRAMUKA TGL. 12 APRIL 1976 MENGATAKAN BAHWA DEMOKRASI YG KITA JALANKAN IALAH
DEMIKRASI PANCASILA YG NORMA-NORMA POKOKNYA, HUKUM DASARNYA TELAH DIATUR DALAM
UUD 1945.
Ø
DEMOKRASI PANCASILA BERARTI DEMOKRASI KEDAULATAN YG
DIJIWAI DENGAN NILA-NILAI YG ADA DALAM PANCASILA.
n
UNSUR-UNSUR DEMOKRASI PANCASILA
1.KEADAAN MASYARAAKAT
SENANTIASA BERUBAH-RUBAH/BERGERAK MAJU KEARAH YG LEBIH MAJU.
2.PERBUATAN
MASYARAKAT TERJADI KARENA DORONGAN DARIPADA PERBAUATAN MANUSIA DAN OLEH
KARENANYA MANUSIA DAPAT/HARUS BERBUAT UNTUK MEMBENTUK YG LEBIH MAJU.
3.DIDALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA HARUS ADA TOLERANSI, KONSENSI DAN SALING MEMBERI.
4.KEYAKINAN AKAN
KEBENARAN AKAL YANG AKAN MENCAPAI KEMENANGAN DIATAS AKAL YANG TIDAK SEHAT.
n
ASAS DEMOKRASI PANCASILA
1.KESEIMBANGAN
DIANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU & MASYARAKAT.
2.KESEIMBANGAN ANTARA
DIMENSI HIDUP FISIK & DIMENSI HIDUP KEROHANIAN YG PERMANEN DARI MANUSIA.
3.KESEIMBANGAN ANTARA
NILAI-NILAI INTERGRATIF (MORAL, AGAMA DLL).
4.KESEIMBANGAN ANTARA
TUJUAN & CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN.
5.KESEIMBANAGAN
ANTARA KEMERDEKAAN DAN KEADILAN.
6.KESEIMABANGAN
ANTARA HUBUNGAN BANGSA DENGAN BANGSA LAIN.
n
ASAS DEMOKRASI
1.ASAS PERSAMAAN HAK
DAN PERAN SERTA.
2.ASAS MUSYAWARAH DAN
MUFAKAT.
3.ASAS KEKELUARGAAN
DAN GOTONG ROYONG.
4.ASAS PERSAMAAN
DALAM IPOLEKSOSBUDHANKAM.
n
TIPE DEMOKRASI
1.DEMOKRASI DENGAN
SISTEM PRESINDENSIL.
SISTEM PEMERINTAHAN PERWAKILAN
RAKYAT YANG REPRESENTATIF DENGAN SISTEM PEMISAHAN KEKUASAAN. DISAMPING
PEMBANGIAN KEKUASAAN (DIVISION of POWER) SEKALIGUS TERDAPAT PEMISAHAN KEKUASAAN
(SEPARATION of POWER). PADA DASARNYA KEKUASAAN EKSEKUTIF TERPISAH DENGAN BADAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN BEGITU JUGA KEKUASAAN YUDIKATIF.
2.DEMOKRASI DENGAN
SISTEM PARLEMENTER.
SISTEM PEMERINTAHAN PERWAKILAN
RAKYAT YANG REPRENSTATIF DENGAN SISTEM PEMISAHAN KEKUASAAN TETAPI DIANTARA
BADAN-BADAN YG DISERAHI KEKUASAAN ITU TERUTAMA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DAPAT SALING MEMPENGARUHI (SEPERTI DI BELANDA DENGAN BICAMERAL).
3.DEMOKRASI DENGAN
SISTEM REFERENDUM.
SISTEM PEMERINTAHAN PERWAKILAN
RAKYAT YANG REPRESENTATIF DENGAN PENGAWASAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT.
Ø
DAPAT DILAKUKAN DENGAN 2 CARA :
1.REFERENDUM
OBLIGATOR.
BERLAKU & MENGIKAT SUATU RUU
TERGANTUNG PADA PERSETUJUAN RAKYAT TERBANYAK TERLEBIH DAHULU (BIASA BERHUBUNGAN
DENGAN KONSTITUSI NEGARA).
2.REFERENDUM
FAKULTATIF.
SUATU PERATAURAN HARUS DIUMUMKAN
DAHULU OLEH BADAN LEGISLATIF DAN DITENTUKAN JANGKA WAKTUNYA (DISOSIALISASIKAN
DAHULU) SEBELUM DIBERLAKUKAN SECARA SAH.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar